Proses Kebijakan Publik. Apa itu kebijakan publik? Kebijakan publik adalah keputusan strategis yang dibuat oleh pemilik kewenangan tertinggi untuk menjadi solusi atas permasalahan yang dialami oleh publik. Dalam praktiknya, kebijakan publik ini bukan sekadar dokumen tertulis yang harus ditaati, tetapi juga harus dapat menciptakan tatanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih baik.
Wajar jika proses pengambilan kebijakan publik ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan sumber data yang valid. Proses kebijakan publik yang tidak melewati kedua poin penting ini, sudah pasti akan gagal memenuhi fungsinya sebagai pengarah tindakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Sayangnya, dalam dunia praktik langsung, kita sering kali melihat bagaimana kebijakan publik ini disusun dan dijalankan melalui proses yang terburu-buru. Tidak melalui kajian ilmiah mendalam atau sosialisasi yang kuat dari masyarakat. Ya, kita dapat melihat ini langsung dari pemerintahan kita sendiri, Indonesia.
Wajar jika terdapat sebagian besar masyarakat kita yang merasa tidak puas dengan kerja pemerintah. Pada akhirnya, ini akan berujung pada krisis kepercayaan terhadap institusi pemerintah itu sendiri. Rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, akan melahirkan banyak situasi pelik lainnya, contohnya seperti tindak kriminal yang terjadi di mana-mana. Bisa dibilang bahwa ini seperti efek bola salju.
Lalu, bagaimana pemerintah bisa menghasilkan kebijakan publik yang matang dan juga relevan dengan permasalahan publik?
Baca Juga: Apa Saja Tujuan Analisis Kebijakan Publik? Simak Lengkap di Sini Ya!
Selain dengan melalui kajian yang mendalam, pemerintah juga perlu menimbang berbagai pendapat ahli sebagai analis kebijakan publik. Analis kebijakan publik memiliki peran penting sebagai instrumen evaluatif yang memastikan proses kebijakan publik dijalankan secara objektif, transparan, dan berdasarkan data yang valid.
Kombinasi antara keduanya, tentu akan meminimalisir potensi dampak negatif akibat kebijakan publik yang tidak matang.
Elemen Penting yang Wajib Ada dalam Proses Kebijakan Publik yang Matang
Apabila Anda sudah membaca intro artikel ini dengan seksama, Anda pastinya jadi sedikit tahu apa saja yang harus dipertimbangkan dalam proses kebijakan publik yang matang secara tersirat. Tetapi, mimin akan berbaik hati dengan menjelaskan lebih detail, elemen apa saja yang wajib ada di dalam proses kebijakan publik yang matang.
Baca Juga: 10 Teknik Analisis Kebijakan Publik
Penasaran? Kita mulai pembahasannya dari elemen yang pertama yakni:
1. Perumusan Berdasarkan Data dan Bukti
Elemen wajib pertama dalam proses kebijakan publik yang matang adalah perumusan kebijakan haruslah berasal dari data dan juga bukti empiris. Kebijakan yang dihasilkan tanpa dasar data yang kuat, akan menghasilkan kebijakan yang bias, spekulatif dan juga tidak relevan.
Ada banyak cara yang dapat pemerintah dan juga analis kebijakan publik lakukan untuk mendapatkan sumber data yang valid. Dimulai dari analisis statistik, survei lapangan, atau konsultasi dengan ahli di bidangnya masing-masing.
2. Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Elemen berikutnya adalah pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah pemerintah wajib aktif terlibat di dalam proses kebijakan publik. Pemerintah harus dapat mendengar suara dan juga aspirasi masyarakat, sebagai lapisan yang paling rentan mengalami dampak negatif akibat kebijakan publik yang tidak matang.
Keterlibatan masyarakat, organisasi non pemerintah, sektor swasta, dan akademisi akan memperkaya perspektif dan menciptakan solusi yang lebih inklusif. Koordinasi lintas sektor juga membantu menghindari tumpang tindih kebijakan dan memperkuat sinergi antar lembaga.
3. Transparansi dan Akuntabilitas
Selanjutnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Kedua poin ini, menjadi bagian penting yang harus dapat dipastikan pemerintah dalam proses kebijakan publik. Bagaimana tidak? Kebijakan publik yang benar-benar terbuka, tidak ada unsur politisasi di dalamnya, serta dapat dihitung atau dipertanggung jawabkan, akan membantu upaya pemerintah meningkatkan kepercayaan publik.
Setiap proses perumusan kebijakan, dimulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi, haruslah melibatkan 2 poin penting ini. Masyarakat berhak tahu siapa yang membuat kebijakan tertentu, tujuan kebijakan, lengkap dengan dampaknya.
4. Evaluasi dan Uji Coba Kebijakan
Elemen yang wajib ada dalam proses kebijakan publik berikutnya adalah terdapat proses evaluasi dan uji coba kebijakan yang tidak terburu-buru. Sebelum kebijakan diterapkan secara luas, suatu kebijakan sebaiknya diuji coba dalam skala kecil terlebih dahulu. Uji coba ini berfungsi sebagai simulasi awal untuk mengidentifikasi kendala teknis dan sosial.
Sayangnya, masih banyak kebijakan di Indonesia yang langsung diberlakukan secara masif tanpa uji coba skala kecil. Ini tentu akan berakibat buruk pada besarnya kerugian yang dirasakan oleh masyarakat luas.
5. Konsistensi terhadap Nilai dan Prinsip Konstitusi
Terakhir, adalah setiap proses kebijakan harus sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung dalam konstitusi. Artinya, kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kedaulatan. Kebijakan yang menyimpang dari konstitusi akan kehilangan legitimasi, bahkan dapat digugat secara hukum.
Kita bisa belajar dari kasus tambang ilegal di wilayah konservasi Raja Ampat. Meski dilegalkan, kegiatan tersebut bertentangan dengan Undang Undang Pesisir dan Pasal 33 UUD 1945. Ketidaksesuaian antara kebijakan dan prinsip dasar negara akan menciptakan ketegangan sosial dan melemahkan posisi pemerintah di mata rakyat.
Kesimpulan
Inilah penjelasan lengkap tentang Proses Kebijakan Publik. Apabila Anda berminat untuk menjadi seorang analis kebijakan publik profesional, ikuti saja pelatihannya di Duta Mandiri Training.
Baca Juga: Analis Kebijakan Publik Level 5,6 dan 7
Hubungi Tim Duta Training melalui WhatsApp 081326106551 untuk informasi lebih lanjut.