Analis Kebijakan Publik Level 5,6 dan 7

LATAR BELAKANG

Sertifikat Kompetensi merupakan bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Baca Juga: Apa Saja Tujuan Analisis Kebijakan Publik?

Sertifikat kompetensi didapat ketika calon tenaga kerja/tenaga kerja telah lulus dalam tahap Asesmen/Uji Kompetensi. Asesmen/Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun nonteknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu Unit Kompetensi atau kualifikasi tertentu.

MANFAAT DAN TUJUAN

Setelah mengikuti Pelatihan Analis Kebijakan Publik ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan untuk:

1. Dapat membuat susunan agenda kebijakan
2. Dapat membuat formulasi kebijakan
3. Dapat mengadopsi kebijakan
4. Memberikan penilaian terhadap kebijakan

UNIT KOMPETENSI

SKM/2450/00015/1/2024/1

Skema Sertifikasi KKNI Kualifikasi 5 Bidang Analis Kebijakan 

    

M.72AKP00.001.1            Menyusun Desain Kajian dan Analisis Kebijakan

M.72AKP00.002.1            Membuat Instrumen Kajian dan Analisis Kebijakan

M.72AKP00.003.1            Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi untuk Kajian dan Analisis Kebijakan

M.72AKP00.004.1            Menyusun Laporan Kajian dan Analisis Kebijakan

M.72AKP00.007.1            Mempublikasikan Naskah Kebijakan

M.711000.002.01            Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait

S.941000.004.01             Melakukan Pendalaman terhadap Tujuan dan Positioning Organisasi

S.941000.020.02             Membuat Materi Ringkasan (Briefing Material)

S.941000.036.02             Melaksanakan Government Relations

F.429120.016.01             Membuat Program Kerja dan Metode Kerja

B.062022.008.01             Menghubungkan dan Meramu Informasi dari Berbagai       Sumber        Lisan  Maupun Tulisan

A.01AGR00.044.1            Menyajikan Informasi Penelitian Terkini

O.84PPB01.001.1            Mengumpulkan Data Perencanaan Pembangunan                               

 

SKM/2450/00015/1/2024/2

Skema Sertifikasi KKNI Kualifikasi 6 Bidang Analis Kebijakan

 

M.72AKP00.001.1            Menyusun Desain Kajian dan Analisis Kebijakan

M.72AKP00.003.1            Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi untuk Kajian dan Analisis Kebijakan

M.72AKP00.004.1            Menyusun Laporan Kajian dan Analisis Kebijakan

M.72AKP00.005.1            Menyusun Rekomendasi Kebijakan

M.72AKP00.006.1            Menyusun Bahan Publikasi Rekomendasi Kebijakan

M.72AKP00.007.1            Mempublikasikan Naskah Kebijakan

M.711000.002.01            Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja

S.941000.004.01             Melakukan Pendalaman terhadap Tujuan dan Positioning Organisasi

S.941000.020.02             Membuat Materi Ringkasan (Briefing Material)

S.941000.021.02             Melaksanakan Manajemen Isu dan Opini Publik

S.941000.036.02             Melaksanakan Government Relations

B.062022.008.01             Menghubungkan dan Meramu Informasi dari Berbagai Sumber Lisan Maupun Tulisan

A.01AGR00.044.1            Menyajikan Informasi Penelitian Terkini

O.84PPB01.002.1            Menganalisis Data Pembangunan

O.84PPB01.003.1            Menganalisis Potensi dan Permasalahan Pembangunan

M.72KPD00.002.1           Membuat instrumen kajian dan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah

 

SKM/2450/00015/1/2024/3

Skema Sertifikasi KKNI Kualifikasi 7 Bidang Analis Kebijakan

 

M.72AKP00.001.1            Menyusun Desain Kajian dan Analisis Kebijakan

M.72AKP00.002.1            Membuat Instrumen Kajian dan Analisis Kebijakan

M.72AKP00.003.1            Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi untuk Kajian dan Analisis Kebijakan

M.72AKP00.004.1            Menyusun Laporan Kajian dan Analisis Kebijakan

M.72AKP00.005.1            Menyusun Rekomendasi Kebijakan

M.72AKP00.006.1            Menyusun Bahan Publikasi Rekomendasi Kebijakan

M.72AKP00.007.1            Mempublikasikan Naskah Kebijakan

M.72AKP00.008.1            Menyusun Desain Advokasi Kebijakan

M.72AKP00.009.1            Melakukan Kegiatan Advokasi Kebijakan

M.702090.070.01            Mendesain Standar Penilaian Dalam Evaluasi Kebijakan Terkait Formula Kebijakan

S.941000.036.02             Melaksanakan Government Relations

S.941000.041.02             Mengelola Tim dan Staf

B.062022.008.01             Menghubungkan dan Meramu Informasi dari Berbagai Sumber Lisan Maupun Tulisan

B.062021.005.01             Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja

A.01AGR00.019.1            Melakukan Presentasi

O.84PPB01.003.1            Menganalisis Potensi dan Permasalahan Pembangunan

O.84PPB01.004.1            Mengkaji Model untuk Menetapkan Alternatif Kebijakan Pembangunan Ekonomi, Sosial, atau Spasial

O.84PPB01.005.1            Memadukan Tujuan-tujuan Realistis ke Dalam Model Perencanaan Pembangunan

O.84PPB01.006.1            Mengaplikasikan Model Ekonomi, Sosial, atau Spasial untuk Pembangunan

O.84PPB01.012.1            Menganalisis Data Penilaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan

M.701001.018.01            Menyusun Intervensi Interpersonal

WAKTU PELAKSANAAN

Tempat         : Menyesuaikan Instansi

 

Waktu          : 2 Hari Training , 1 hari sertifikasi uji kompetensi

Investasi & Fasilitas

1. Harga untuk minimal 5 peserta Offline Pelatihan dan Sertifikasi

• Harga Pelatihan level 5 Rp 8.500.000
• Harga Sertifikasi level 5 Rp 1.500.000,-
• Harga Pelatihan level 6 Rp 8.500.000
• Harga Sertifikasi level 6 Rp 2.500.000,-
• Harga Pelatihan level 7 Rp 8.500.000
• Harga Sertifikasi level 7 Rp 3.500.000,-

 

Fasilitas : Certificate, Training kits, Lunch, Coffee Break

 

Instruktur

Praktisi yang berpengalaman dan bersertifikasi Profesi BNSP

 

Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan transfer ke Bank Mandiri dengan nomor Rekening 137-00-1679503-7 a/n PT Duta Mandiri Nusa

*Pembayaran bisa dilakukan dengan cara Down Payment 80% sebelum penyelenggaraan training.  Pelunasan 100% dapat dibayarkan sebelum ujian