Hierarki Kebijakan Publik. Kebijakan publik mungkin jadi salah satu istilah yang sering kita dengar belakangan ini di media sosial. Sayangnya, kita malah lebih sering mendengar kebijakan publik yang berujung pada kekecewaan publik yang mendalam. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan kebijakan publik ini? Apakah keputusan yang menjadi kebijakan publik ini hanya bersifat memerintah saja?
Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan masyarakat dan mencapai tujuan tertentu dalam kerangka kepentingan umum. Di dalam praktiknya, kebijakan publik ini haruslah berasal dari proses analisis yang mendalam dan tidak terburu-buru. Melibatkan berbagai aspek penting seperti sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya.
Dalam cita-citanya, kebijakan publik yang diambil haruslah dapat menciptakan keteraturan, menyelesaikan persoalan, dan mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Kebijakan publik yang dapat memenuhi cita-cita seperti ini, sekali lagi harus melewati proses analisis yang mendalam.
Setiap kebijakan harus melalui tahapan analisis yang menyeluruh untuk memastikan bahwa solusi yang diambil benar-benar tepat sasaran. Analisis ini melibatkan identifikasi masalah, penentuan prioritas, perumusan alternatif solusi, serta evaluasi dampak dari setiap kebijakan yang diusulkan. Tanpa proses analisis yang baik, kebijakan yang dihasilkan dapat menimbulkan efek negatif yang lebih besar daripada manfaat yang diharapkan.
Di sinilah peran penting dari analis kebijakan publik. Analis kebijakan memiliki tugas maha penting sebagai jembatan pemahaman masyarakat awam dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Merekalah yang bertugas untuk menjadikan masyarakat awam paham proses kebijakan publik tertentu, apakah sudah mengikuti hierarki yang semestinya atau belum.
Hierarki kebijakan publik sendiri adalah struktur yang tidak hanya menjadi pedoman legal-formal, tetapi juga memastikan adanya keselarasan antara kebijakan yang bersifat nasional hingga kebijakan yang bersifat lokal. Hierarki ini membantu memastikan kekuatan hukum yang jelas dan menghindari konflik antar aturan.
Di dalam artikel ini, mimin akan menjelaskan lebih lengkap tentang apa itu hierarki kebijakan publik. Jadi, silakan simak baik-baik artikel ini ya!
Hierarki Kebijakan Publik
Hierarki Kebijakan Publik terkhusus di Indonesia sudah diatur jelas dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Undang-Undang ini mengatur struktur peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Adapun hierarki kebijakan publik tertinggi negara ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 adalah konstitusi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Seluruh kebijakan yang berada di bawah konstitusi ini, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945.
Setelah UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR menjadi hierarki kebijakan publik tertinggi kedua. Ketetapan MPR ini memiliki peran dalam menetapkan hal-hal yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti pengangkatan presiden dan wakil presiden, perubahan UUD, serta prinsip-prinsip dasar kehidupan kenegaraan.
Baca Juga: Bagaimana Proses Kebijakan Publik Seharusnya Berlangsung?
Setelahnya ada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu. Undang-Undang disusun dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Sementara Perppu dikeluarkan oleh Presiden dalam kondisi mendesak namun harus mendapat persetujuan dari DPR agar dapat tetap berlaku.
Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah atau PP yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang. Peraturan ini berfungsi untuk memberikan pedoman teknis atas implementasi UU dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Di bawahnya lagi terdapat Peraturan Presiden atau Perpres yang juga dikeluarkan oleh Presiden. Peraturan ini mengatur pelaksanaan kebijakan tertentu yang belum tercakup secara rinci dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
Struktur berikutnya adalah Peraturan Daerah atau Perda yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama kepala daerah. Peraturan ini berlaku di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik daerah tersebut (otonomi daerah).
Selain peraturan yang bersifat utama, terdapat pula peraturan turunan yang memiliki cakupan lebih teknis. Misalnya Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga, dan bentuk lainnya yang disusun oleh masing masing instansi untuk mengatur pelaksanaan peraturan yang lebih tinggi. Keberadaan peraturan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diterjemahkan secara efektif dan efisien di setiap unit pelaksana.
Surat Edaran atau SE juga merupakan bagian dari struktur kebijakan publik meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung. Surat Edaran lebih bersifat sebagai imbauan atau pedoman internal yang ditujukan kepada mitra kerja atau bagian tertentu dari pemerintahan.
Keputusan Presiden atau Keppres biasanya digunakan untuk penetapan yang bersifat administratif. Contohnya adalah pengangkatan pejabat negara atau pembentukan lembaga tertentu. Meskipun bersifat administratif, Keppres tetap merupakan bagian dari hierarki kebijakan publik karena memiliki dasar hukum dan pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan.
Dengan memahami struktur hierarki kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh undang-undang, para pembuat kebijakan dan pelaksana teknis dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan tata urutan hukum yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk menjaga konsistensi dan legalitas dari kebijakan publik yang dijalankan.
Kesimpulan
Hierarki kebijakan publik adalah struktur bertingkat dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar legal dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Indonesia. Kebijakan publik harus melalui proses analisis yang mendalam agar solusi yang diambil tepat sasaran dan tidak menimbulkan efek negatif.
Baca Juga: Pelatihan Analis Kebijakan Publik BNSP
Analis kebijakan memiliki peran penting dalam menjembatani pemahaman masyarakat terhadap proses kebijakan yang sesuai dengan hierarki hukum.
Referensi: Bijak Memantau